Hubungan PGRI dengan Education International (EI)

A.      PGRI Sebagai Organisasi yang Bersifat Kemitraan

Menurut etimologi (arti kata), kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra. PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang selalu berusaha menjalin serta mengembangkan kemitraan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, bahkan PGRI sudah menjalin hubungan secara internasional.

Nilai – nilai yang dikembangkan berdasarkan kemitraan diantaranya adalah:

1.       Menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan.

2.       Menumbuhkan rasa kesetiakawanan/solidaritas.

3.       Menerima, membantu dan merasakan penderitaan orang lain.

4.       Meduli terhadap keadaan masyarakat.

Salah satu strategi PGRI untuk mencapai Visi dan Tujuan organisasi adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Massa lain atau sering disebut hubungan kerjasama PGRI secara vertikal, horizontal dan hubungan luar negeri.

B.      Education International (EI)

Education International (EI) adalah suatu serikat pekerja atau organisasi guru dan personal pendidikan dengan 24.000.000 anggota. Mereka dalah para guru dan pekerja di sektor pendidikan dari tingkat pra-sekolah sampai perguruan tinggi yang berasal dari 304 organisasi di 155 negara.

EI mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO, termasuk IBE (international Buereau of Edication atau Biro Pendidikan Internasional) serta memiliki status konsultatif dengan United Nation Economics and Social Council (ECOSOC) ataunDewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa. Secara khusus, EI bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, UNAIDS, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi EI dalam mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidikan di forum internasional dan dalam memberikan masukan dalam diskusi ketika sedang menyusun keputusan tentang kebijakan penting.

Program dan anggaran belanja EI diadopsi setiap tiga tahun oleh Kongres Dunia Education International, yang dihadiri  oleh semua organisasi anggota EI dan para pengamat dari organisasi internasional serta lembaga-lembaga antara negara. Resolusi kebijakan EI diadopsi dan Dewan Pimpinan Pusat dipilih di Kongres Dunia yang terakhir diselenggarakan di Jontien, Thailand, pada bulan Juli 2001.

Sekretariat Markas Besar atau Kantor Pusat EI teretak di Brussel Belgia. Kantor-kantor kawasan terletak di Afrika (Lome, Togo), Asia Pasific (Kuala Lumpur, Malaysia), dan Fiki, Eropa (Brussel, Belgia), Amerika Latin (San Jose, Cose Rica) dan Amerika Utara dan Karibia(santalucia). Setiap 3 tahun sekali di tiap-tiap kawasan diselenggarakan Konvereverensi Regional.

Secara khusus, EI bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, UNAIDS, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

EI dibentuk pada tahun 1993 sebagai hasil penggabungan antara The International Federation of Free Teacher Union (IFFTU) dan The World Confederation of Organizations of The Teaching Profession (WCOTP).

Sekertariat pengurus EI bermarkas di Brussels, Belgia, yang dilengkapi dengan lima departemen yaitu: pendidikan, serikat sekerja, hak asasi manusia dan keadilan, pengembangan kerjasama, informasi dan administrasi. Kantor regional EI bermarkas di Afrika (Lome, Togo), Asia (Kuala Lumpur, Malaysia), Pasifik (Fiji), Eropa (Brussels, Belgia), Amerika Latin (San Jose, Costa Rica), Amerika Utara dan Karibia (ST. Lucia). Konferensi regional diadakan setiap tiga tahun oleh negera-negara anggota EI di kawasan yang bersangkutan untuk menyepakati program dan kegiatan.

Pada tahun 1999, EI mengumpulkan konsorsium yang terdiri dari rekan kerja sama berikut: Lärarförbundet(Sweden), Utdanningsförbundet (Norway), Japan Teachers’ Union (Japan), Australian Education Union(Australia) danNational Education Association (USA)untuk bekerja sama dengan PGRI untuk menjadi sebuah organisasi guru independen, demokratis dan efektif.

Agenda ini dimulai di dua propinsi pada tahun 2000, dan dalam tujuh tahun secara bertahap meningkat menjadi 26 dari 33 provinsi. Program ini terutama menargetkan para pemimpin tingkat provinsi dan kabupaten.

Pertemuan diadakan setiap tahun untuk mengevaluasi dan merencanakan setiap tahun berikutnya dengan perwakilan dari organisasi bekerja sama lima.PGRI sekarang memainkan peran aktif dalam gerakan buruh di Indonesia.

Tujuan PGRI mengikuti organisasi ini  adalah:

1.       Memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja guru.

2.       Membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan dan berkelanjutan.

PGRI mengikutsertakan dirinya dalam organisasi ini tentu memperoleh manfaat:

1.       Membuat kesadaran serikat buruh, good governance, transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi.

2.       Untuk mendapatkan alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat nasional dan daerah untuk dapat membahas masalah yang dihadapi oleh pendidikan, guru, anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua

3.       Mempromosikan partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan serikat.

4.       Dibuat kolam pelatih terampil di tingkat kabupaten dan propinsi.

5.       Berkaitan dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial.

6.       Peningkatan proses komunikasi dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

EI bertujuan untuk :

1.       Melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan;

2.       Mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia si semua negara, melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua.

3.       Memerangi semua bentuk rasialisme dan diskriminasi dalam pendidikan dan masyarakat.

4.       Memberikan perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di masyarakat, dalam profesi mengajar, dan dalam organisasi guru dan pekerja pendidikan.

5.       Memastikan hak-hak kelompok kelompok yang terlemah seperti masyarakat pribumi, etnik minoritas, migran dan anak-anak. EI bertujuan dan bekerja untuk menghapuskan pekerja anak yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia.

C.      Hubungan PGRI dengan Education International (EI)

Dalam organisasi ini, setidaknya 1.440 pemimpin dan anggota aktif dari 28 provinsi akan memilikikesadaran dan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai agen perubahan baik sebagai guru dan anggota serikat serta keterampilan untuk bernegosiasi dengan masing-masing kabupaten, provinsi dan pemerintah nasional untuk meningkatkan anggaran pendidikan.

Keikutsertaan PGRI dalam organisasi ini dapat dibuktikan dengan lima tahun sekali Kongres PGRI berhasil dilakukan, diantaranya  di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, ditangani oleh Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Pendidikan Internasional. Pidato Fred Van Leeuwen sangat menyentuh penonton termasuk presiden negara itu. Hal itu membuat presiden mengubah pidatonya di tempat, dengan menambahkan instruksi untuk semua departemen dan semua otoritas pemerintah di semua tingkatan di seluruh Indonesia untuk bekerja sama untuk mencapai kualitas Pendidikan untuk Semua dan meningkatkan kesejahteraan dan status guru. Dia mengucapkan terima kasih EI untuk pekerjaan yang baik dan dukungan dan berjanji bahwa ia akan memenuhi daya tarik para guru.

Kongres PGRI diubah Konstitusi dan Anggaran dengan menyatakan bahwa setidaknya 30% dari para pemimpin haruslah perempuan.

Kongres PGRI diubah Konstitusi dan Oleh-Undang-Undang tentang iuran keanggotaan untuk meningkatkan jumlah iuran oleh tiga kali.

Perubahan konstitusi selalu menjadi topik penting dalam semua EI-PGRI-Konsorsium Seminar Proyek.

Pada 13 Agustus 2008Mahkamah Konstitusi memenangkan kasus PGRI untuk meniadakan hukum Taurat Tahun Republik Indonesia Nomor 16 2008 tentang APBN dan pengeluaran, yang melanggar Konstitusi Indonesia 1945 banding Konstitusi MK kepada pemerintah untuk menyediakan setidaknya 20% dari anggaran (nasional, propinsi, kabupaten) oleh terbaru tahun 2009.

Kemudian pada 15 Agustus 2008Presiden RepublikSusilo Bambang Yudhoyono, dalam menangani laporan resminya dan pernyataan pemerintah pada APBN dan Belanja Merencanakan menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan dalam APBN dan Rencana Pengeluaran untuk tahun 2009, untuk memenuhi anggaran pendidikan 20% dari rencana anggaran 2009.

Pada tahun 2009 serangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Rapat evaluasi dan perencanaan diadakan di Jakarta, pada bulan Februari. Setelah pertemuan ini, serangkaian 32 3 hari seminar provinsi diselenggarakan dari bulan Juni sampai November di Ambon, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Timur Nusa Tenggara, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Yogyakarta.

Setiap seminar dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai kabupaten di provinsi. Diantara topik yang dibahas adalah: Prinsip Dagang Uni; Pendidikan Internasional struktur dan program; Kepemimpinan; Proses Pengambilan Keputusan; Uni Keuangan; PGRI dan Konstitusinya; UU Guru dan Dosen; Negosiasi dan Perundingan Kolektif.

Selain dari seminar, untuk memperkuat kondisi keuangan PGRI, anggota mengumpulkan iuran, untuk 3 mata kuliah khusus tentang Keuangan diadakan di Jakarta pada bulan November dan Desember 2009.

PGRI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengadakan seminar kerjasama dengan Education International pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 2009 dengan tema Pemantapan PGRI sebagai Serikat Pekerja Guru dan Peranannya dalam Pembangunan Pendidikan.