Periode Perkembangan PGRI Sejak Pra Kemerdekaan sampai Pasca Kemerdekaan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang organisasi PGRI

Lahirnya organisasi PGRI menjadi kekuatan bagi kelompok guru dan tenaga kependidikan dalam negeri untuk berperan serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pendidikan nasional pada khususnya. Para guru menyadari bahwa dengan keikutsertaannya dalam kiprah pembangunan bangsa ke depan menuju bangsa yang cerdas dan bermartabat sehingga kemajuan yang diinginkan negeri ini adalah duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan Negara – Negara lain di dunia.

Guru akan memfasilitasi, memotivasi dan mengarahan serta melatih pengembangan diri bangsa ini agar menjadi generasi yang diinginkan oleh masyarakat negeri ini dalam wawasan bersikap dan berilmu pengetahuan dan keterampilan yang berarti bagi dirinya, masyarakatnya, agamanya dan bangsanya menuju Negara yang adil dan makmur.

Persatuan Guru Republik Indonesia yang kemudian kita kenal dengan sebutan PGRI merupakan satu dari organisasi yang beranggotakan guru yang tidak melihat latar belakang, agama, tingkat pendidikan, satuan pendidikan dan hal lain. Tentunya kenapa PGRI didirikan mempunyai maksud tertentu. Sejarah telah menulis terbentuknya PGRI berawal dari banyaknya berdiri organisasi masyarakat yang berlatar guru, untuk membantu perjuangan Bangsa Indonesia. Kemudian muncullah sebuah gagasan untuk mempersatukan para guru dalam suatu wadah dengan misi dan visi yang sama, maka ketika proklamasi kemerdekaan diikrarkan rencana itu semakin matang hingga disusunlah kongres PGRI pertama di Surakarta. Namun ternyata proklamasi kemerdekaan tidak serta merta membuat Indonesia terbebas. Ternyata dari pihak penjajah tidak terima begitu saja. Disinilah kemudian timbul sebuah pertanyaan yakni seperti apa situasi sejarah di awal terbentuknya PGRI, bagaimana pula situasinya dan sepeti apa andil PGRI selang waktu 1945-1958 dalam membantu perjuangan Bangsa Indonesia, atas dasar latar belakang itulah dibuatnya makalah ini.

B.     Rumusan Masalah:

Dalam makalah ini terdapat beberapa rumusan permasalahan diantaranya:

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya PGRI?

2. Bagaimana hasil kongres pertama PGRI?

3. Apa wujud peranan PGRI setelah dibentuk di masa perjuangan fisik tahun 1945 – 1950?

4. Bagaimana perkembangan organisasi PGRI periode 1950 – 1959

5. Apa hakeket berdirinya PGRI?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SPJD PGRI dan Agar para mahasiswa dapat lebih mengetahui konsep tentang sejarag PGRI di zaman pasca proklamasi. Agar mahasiswa khususnya penyusun makalah dapat lebih mendalami sehingga bisa membantu mahasiswa lain dalam memahami bab ini. Agar mahasiswa mampu dan siap untuk menjadi pengajar yang professional.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Berdirinya PGRI

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan huru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua. Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia.

Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka.”Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Terbentuknya PGRI, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah merombak kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Tantangan-tantangan yang lahir adalah merebut kekuasaan dari tangan penduduk Jepang dan mempertahankan kemerdekaan dari serangan kolonial Belanda. Bangsa Indonesia bertekad menyusun dan menata kehidupan berpemerintahan dan bernegara selayaknya suatu bangsa yang merdeka. Gelora Revolusi Indonesia, berkobar dalam berbagai segi.

Dari sinilah muncul berbagai organisasi salah satunya adalah PGRI.
Ide ini pertama digagas oleh bapak Rh. Koesnan, yang kemudian mengajak beberapa orang untuk membentuk sebuah persatuan guru yang mempersatukan semua guru dengan tidak memandang latar belakang agama,pendidikan, dan asal usul sehingga tidak terjadi perpecahan organisasi guru seperti pada masa kolonial. Setelah diadakan pertemuan akhirnya sepakat dibentuklah organisasi guru dengan nama Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dengan bapak Koesnan sebagai ketuanya. 

a.      Dari sisi legalitas

1)      Terdaftar Pada Departemen Kehakiman

Secara hokum organisasi PGRI telah terdaftar sebagai organisasi profesi pada departemen kehakiman RI sesuai dengan penetapan mentri kehakiman RI dengan surat penetapannya No. 1. A. 5/82/12 tangal 20 september 1954, bahwa PGRI merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan berskala nasional.

2)      Terdaftar Pada Departemen Tenaga Keja RI

Sebagai organisasi ketenagakerjaan atau serikat pekerja, PGRI telah terdaftar pada departemen Tenaga Kerja RI sesuai dengan surat keputusan Mentri Tenaga Kerja RI No. 370/M/BW/1999 tanggal 10 agustus 1999. Berarti PGRI memiliki keleluasaan dalam aktifitas ketenagakerjaan bagi anggotanya sebagai pegawai atau tenaga kerja, baik PNS maupun non PNS.

Dengan demikian PGRI beserta anggotanya menyadari resolusi ketenagakerjaan secara umum sebagaimana telah dideklarasikan dunia secara universal tentang Hak Azasi Manusia, yaitu resolusi 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 bahwa :

a)      Semua orang mempunyai hak untuk bekerja, untuk memilih tempat kerja secara bebas untuk memperoleh lingkungan kerja yang pantas dan aman dan untuk dilindungi dari pengangguran

b)      Semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan upah dan pekerjaan secara adil tanpa diskriminasi

c)      Semua orang yang bekerja berhak mendapatkan upah yang memadai yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya di dalam batas-batas yang sesuai dengan kelayakan hidup manusia serta jika perlu juga mendapatkan tunjangan-tunjangan social

d)     Semua orang mempunyai hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kebutuhan-kebutuhannya.

b.      Dari sisi keilmuan

Dari sisi keimuan di bagi 3 yaitu :

1)      Filosofis

PGRI merupakan organisasi yang benar karena sesuai dengan pandangan bahasa Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

2)      Sosiologis

PGRI adalah organisasi yang mengurus kehidupan social yaitu sosial guru-guru se Indonesia

3)      Psikologis

PGRI dapat menyatukan perbedaan jiwa anggotanya sehingga dapat terwujud persatuan dalam organisasi

B.     Hubungan PGRI dan Proklamasi RI

Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru Indonesia, terbukti dengan adanya organisasi guru pribumi yang berdiri sejak 1912 dengan nama PGHB. Kemudian berkembang dan lahir lagi organisasi guru lainnya yaitu : PGB, PGD, PGAS, dan PHS.

Tahun 1932 pada masa penjajahan belanda, PGHB diubah  menjadi PGI. Namun organisasi ini tidak boleh lagi beraktivitas pada zaman penjajahan jepang. Dan setelah 100 hari kemerdekaan barulah lahir PGRI

Semangat berdirinya pgri waktu itu murni untuk kepentingan bersama antara guru, tenaga kependidikan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dari kapitalisme.kemerdekaan dimaksudkan selain bebas dari belenggu penjajahan, juga keterbelakangan, kebodohan, keterpurukan perekonomian bangsa ini, kemiskinan yang diderita oleh negri ini yang sangat nyata dapat dirasakan pada kehidupan rakyat jelata yang belum mengecap pendidikan terutamadi desa-desa pelosok negeri ini.

PGSI dibawah pimpinan bapak Koesnan dengan beberapa anggota sepakat ingin mengajak semua guru untuk bergabung dengan PGSI dengan mengadakan kongres di Surakarta. Karena pada waktu itu serba sulit maka kongres akan diadakan pada akhir November 1945.

C.    Lahirnya PGRI

1. Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Semangat proklamsasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan kongres PGRI I di Surakarta tanggal 23 – 25 November 1945 di gedung Sonoharsono (SMPN 3 Surakarta). Dari kongres itu lahirlah PGRI yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru seluruh Indonesia.

PGRI lahir 25 November 1945 di Surakarta (solo) Provinsi Jawa Tengah. Organisasi ini lahir setelah seratus hari kemerdekaan. Lahirnya organisasi PGRI ini menjadi kekuatan bagi kelompok guru dan tenaga kependidikan dalam negeri untuk berperan serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pendidikan nasional pada khususnya.

2. Organisasi  PGRI bersifat Unitaristik, Independen, Non partai politik dan Tujuan PGRI untuk mengisi kemerdekaan, Mempertahankan dan menyempurnakan RI, Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan,  Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

D. Pertumbuhan Organisasi PGRI

a.       PGRI pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)

1.      Kongres pertama PGRI ini berlangsung selama dua hari, sabtu dan minggu tanggal 24 dan 25 November 1945 yang bertempat di Sekolah Guru Putri Surakarta.  Hasil Kongres Pertama PGRI Setelah menetapkan waktu dan tempat kongres diadakan maka tanggal 24 kongres pertama PGRI dimulai dan diakhiri pada tanggal 25 keesokan harinya.

Dalam kongres tersebut diambil beberapa keputusan antara lain, Memutuskan nama organisasi adalah PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dari usul-usul yang masuk, Memutuskan bahwa Amin Singgih sebagai ketua formatur, kemudian diteruskan pada kongres tersebut pokok-pokok pikiran PGRI tentang pendidikan, pengajaran dan sistem persekolahan di Negara Republik Indonesia.

Beberapa keputusan yang diambil antara lain: 

1.      Sekolah Rendah tiga tahun agar dihapuskan dan diganti dengan menjadi enam tahun.

2.      Sekolah Menengah menjadi dua, yaitu menengah pertama 3 tahun dan menegah atas 3 tahun.

3.      Pemberantasan buta huruf agar digerakkan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

4.      Sekolah Guru untuk Sekolah Rakyat agar didirikan dengan lama belajar empat tahun sesudah Sekolah Rakyat. 

Kehadiran para guru dalam kongres tersebut sangatlah memiliki andil besar dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, bahkan pada waktu itu masih dalam keadaan yang serba sulit dan peperangan mempertahankan kemerdekaan masih berkecamuk dimana-mana.

Pada waktu kongres sedang berlangsung pada tanggal 25 November terjadi pemboman kota Surakarta terutama pada instalasi penting seperti kantor RRI yang jaraknya dekat dengan lokasi kongres. Sehingga penutupan kongres berlangsung cepat. Pada akhirnya terbentuklah organisasi guru di Indonesia pasca kemerdekaan dan setiap tanggal 25 November diperingati sebagai hari lahirnya PGRI.

2.      Kongres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946

Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah:

a.       Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.

b.      Gaji guru supaya tidak dihentikan.

c.       Diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok pemburuhan.

3.      Kongres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948

Kongkres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif. Cita-cita besar PGRI tercapai baik dibidang pendidikan maupun dibidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk diluar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri kongkres II yang diadakan oada bulan Juli 1984 di London.

b. PGRI pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

1. Kongres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950

Presiden RI memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidakbisa lain dari pada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa, oleh karena itu, Presiden RI menganjurkan untuk mempertahankan nama, bentuk, maksud, tujuan, dan cita – cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya. Kongres IV PGRI dihadiri beberapa utusan dari luar-luar “daerah Renville”, yaitu: Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatra, yaitu: Sigli, Bukit tinggi, dan Lampung.

Pengurus pusat SGI di Bandung datang pada kongkres IV di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri kedalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang.

Delegasi SGI terdiri atas, Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M.Husein, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.
Kembalinya kongkres IV PB PGRI berada di Jakarta segera berkantor diruangan SMA Negeri 1 Jakarta di Jln. Budi Utomo. Pada akhir February 1950 sebanyak 30 cabang SGI diseluruh Negara menyatakan memisahkan diri dari SGI kemudian masuk PGRI. Yaman Soejanaprawira (KPI Jawatan PP dan K), M.Husein dkk berjasa sekali. Pada tahun 1950 pemerintah RI mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan para guru, namun pelaksanaan penyesuaian gaji ternyata disana-sini berjalan serat.

Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 segera berbalik menjadi kekesalan dan keresahan, terutama dikalangan guru di Jawa Barat. Guru-guru diJawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan, menurut rencana dimulai pada 12 Juni 1950 pukul 10.00 pagi. Usaha ini berhasil, akhirnya disetujui pemerintah. Hal ini mengokohkan wibawa PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang.

2. Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950

Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan faundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanhutnya, yaitu asas organisasi ini : apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila akhirnya pancasila menjadi asas organisasi
Kongres V merupakan “Kongres Persatuan”. Kongres dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada diJakarta.

Rapat diadakan dipusat kebudayaan Jln. Naripan, kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI yaitu asas organisasi akankah memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila. Akhirnya, pancasila diterima sebagai asas organisasi.

Sejak kongres V mulai nyata daerah dibentuk beserta susunan pengurusnya konferda mulai dilaksanakan. Mulanya konferda dilaksanakan di Cirebon, Solo, Jember pada Maret 1951, selanjutnya konferda meluas ke pulau lainnya, tanggal 27 Februari 1952 di Makassar dan 20 maret 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi ialah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan kedalam barisan PGRI.

3. Kongres VI PGRI di Malang 24-30 November 1952

Kongres menyepakati beberapa keputusan panting. Dalam bidang organisasi, menetapakan asas PGRI ialah keadilan social dan dasarnya ialah demokrasi, PGRI tetap dalam GSBI. Dalam bidang pemburuhan memperjuangkan kendaraan bagi pemilik sekolah, intruktur penjas, dan pendidikan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan:

1) System pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan.

2)  KPKPKB dihapuskan pada akhir tahun pelajaran.

3)  KPKB ditiadakan diubah menjadi SR 6 th.

4)  Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya.

5)   Diadakan Hari Pendidikan Nasional.

4. Kongres VII PGRI di Semarang 24 November s/d 1 Desember 1954

Kongres ini dihadiri 639 orang utusan. Pelaksanan rapat bertempat di aula SMA B Candi Semarang. Untuk pertama kalinya kongres PGRI dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri Maria Marchant wakil FISE di Paris, Marcelino Bautista dari PPTA (Filipina) wakil WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Shen Pei Yung dari SBP RRC, dan Jung Singh dari organisasi guru Malaysia. Dibicarakan pula masalah pendidikan agama. Hasil kongres ini antara lain:
Bidang Umum : Pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh kementrian PP dan K, dan resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja kementrian PP dan K.

Bidang Pendidikan : Resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja Negara, resolusi mengenai UU sekolah rakyat dan UU kewajiban belanja, resolusimengenai film, gambar, tektur, serta radio dan pembentukan dewan bahasa nasional.
Bidang Pemburuhan : UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negri tetap, dan penyelesaian kepegawaian. Bidang Organisasi : Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi “Non-Vaksentral”.

5. Kongres VIII PGRI di Bandung 1956

Kongres dihadiri hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres mulanya meriah,tetapi waktu diadakan pemilihan ketua umum keadaan menjadi tegang. Pihak Soebandri menambah kartu palsu. Sehingga pemilihan terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermanu Adi seorang tokoh PKI Jatim, yang menjabat ketua II PGRI. Walaupun M.E Subiadinata dihalangi secara curang akhirnya ia terpilih menjadi ketua Umum mengantikan Sudjono. Ketua II PGRI digantikan M.Husein. Jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara, kunjungan kecabang – cabang, korespondensi PB PGRI dengan cabang lebih diintensifikasi, tindakan – tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya, dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah.

Keterlibatan PGRI dalam symposium BMN Denpasar Bali (Juli 1957) mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat. Pokok-pokok bahasan:

a) Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya

b) Perlu adanya Indonesianisasi

c) Aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD

Masalah cukup serius mendapatkan perhatian diantaranya tentang, dimasukannya pencak silat dalam pendidikan jasmani, Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dalam dunia pendidikan dan masyarakat, Uang alat / perlengkapan sekolah dan pakaian belajar

c. PGRI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959, Soebandri dkk.Melancarkan politik adu domba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.

1. Lahirnya PGRI Non-Yaksentral/PKI

Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guruatau peropesi guru,melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih”machsovorming en machsaanwending” (pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan). Ternyata goldfried termasuk salah seorang penandatanganan “surat selebaran fitnah”,sehingga timbul protes dari siding pleno, sehingga Goldfied akhirnya dikeluarkan dari panitia.

2. Pemecatan Massal Pejabat Departemen P&K (1964)

Pidato inangrasi Dr.Busono wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas)dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar PancawarDhana diisi dengan moral “panca cinta”. Sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip, Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air, moral nasional / internasional / keagamaan, Perkembangan kecerdasan, Perkembangan emosional – artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan, Perkembangan jasmani. Moral panca cinta meliputi, Cinta nusa dan bangsa, Cinta ilmu pengetahuan, Cinta kerja dan rakyat yang bekerja, Cinta perdmaian dn persahabatan antar bangsa – bangsa, Cinta orang tua. Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan dan kegelisahan dikalangan pendidik. Dilinkungan Departemen PP & K, polemic itu makin meruncing ketika dalam Rapat Dinas tanggal 23 Juli 1964 Mentri PP & K, Prof. Dr. Prijono (1957-1966) memancing kembali suasana polemic tersebut. Akibatnya, Pembantu mentri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati Mentrinya.

Karena heboh mengenai pemecatan 27 orang pejabat berkenaan dengan isi Moral Pendidikan Pancawardhana, akhirnya Presiden membantuk sendiri panitia dengan nama “Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana”. Panitia ini diberi tugas untuk menyampaikan pertimbangan tentang “Pemecatan Massal”, ke-27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah.

3. PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI

Periode th. 1966-1972merupakan masa perjuangan untuk turut menegakka Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola embangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukang. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada th. 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur.

PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dakam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pendirian PSPN dengan ketua Umumnya M.E. Subiadinata. Terakhir, pada th. 1967, PGRI memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari MPBI lahirlah FBSI. Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI, sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar, FBSI beranggotakan unsur buruh murni, Anggota FBSI harus buruh swasta, FBSI berprinsip “trade unionisme”, FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.

4. Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI

PGRI tidak luput dari ancaman tersebut. Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959), infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar” terasa,dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta (November 1962). Kiranya perinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI, ”kawan” adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang dalam pendidikan mengamankan pancasila, dan “Lawan” adalah PKI yang berusaha memaksakan pendidikan” pancacinta” dan “pancatinggi”.

Akan tetapi kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut. Setelah PKI di wakili oleh guru” ber orentasi ideology komunis tak mampu lagi melakukan taktik” penyusupan terhadap PGRI,mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang”an untuk memisahkan dari PGRI. Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di antara guru,president sukarno turun tangan dengan membentuk majelis pendidikan nasional yang menerbitkan penpres no.19 thn 1965 tentang pokok” pendidikan pancasila akan tetapi pempres tersebut tidak berhasil mempersatukan organisasi ini Sungguh perpecahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI.

F. PGRI sejak lahirnya orde baru

1. Kesatuan aksi guru Indonesia KAGI

Peristiwa G30S/PKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI,yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro PKI,infil Trasi dan fitnah Pro PKI berdirinya PGRI non-vaksentral dll. Bersama para pelajar, mahasiswa, sarjana, dll, para guru anggota PGRI turun kejalan dengan meneriakan tritura (tri tuntunan rakyat) yakni : “bubarkan PKI, ritul 100 mentri, dan turunkan harga – harga!”. Mereka membentuk kesatuan aksi misalnya KAMI, KASI, sedangkan para guru membentuk KAGI pada tanggal 2 februari 1966.

Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk di JakartaRaya dan Jawa Barat, kemudian berturut – turut terbentuk KAGI di wilayah lainnya, tugas Utama KAGI adalah membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur – unsur PKI dan orde lama, menyatukan semua guru,dalam organisasi guru yaitu PGRI, memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik tetapi juga independen dan non partai politik.

 Bukti keberasilan kekuatan orde baru dalam kongres ini terlihat dari hasil – hasil kongres di bidang unsure atau politik atau PB PGRI masa bakti XI adapun hasil – hasil kongres XI adalah

·         Menjunjung tinggi HAM

·         PGRI diwakili secara resmi dalam DPRGR atau MPRS

·         Frontnasional di bubarkan

·         PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat UNITARISTIK, INDEPENDEN dan NON partai politik

Selanjutnya hasil XI PGRI di bidang organisasi :

·         INTENSIFIKASI penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers,Radio,TV dan Majalah Suara Guru.

·         Pendidikan kader organisasi secara teratur dan terencana.

·         PGRI menjadi anggota WCOTP

2. Konsulidasi organisasi pada awal orde baru menarik juga untuk di simak kembali seri tulisan harian kompas tahun 1967 yang berjudul PORAK PORANDANYA KERETA PGRI DI JAWA TENGAN tulisan ini merupakan “serangan” kepada PB PGRI masa perserikatan (kongres XI). Pembentukan kagi di jawa timur dan jawa tengah, antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari kemelut politik pada saat itu hasilnya adalah konferda PGRI di ke 2 daerah tersebut berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru.

Pada tahun 1969 atas perdesakan nasib guru yang d.bentuk PGRI,pemerintang setuju untuk mencairkan tunjangan kelebihan mengajar bagi guru” SD di seluruh Indonesia Hubungan PGRI dengan organisasi guru mulai di rintis kembali.Pada bulan juli 1966 secara resmi diterima menjadi anggota WCOTP dalam kongres guru se Dunia Seoul di Korea selatan. Setelah itu, PGRI diundang untuk mengikuti Trade Union LeaderCourse di negeri Belanda selama 4 bulan, kursus di adakan 2 angkatan. angkatan 1 pada tahun 1969 dan angkatan 2 1970. 

E.Wujud Peranan PGRI Setelah Dibentuk di Masa Perjuangan Fisik Tahun 1945 – 1950

PGRI menjadi salah satu organisasi yang menjadi pelopor dan tampil dimuka dalam menghadapi ancaman dan tantangan pada masa mempertahankan kemerdekaan. Para anggota PGRI diminta turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan tanpa melupakan tugas pokoknya dibidang pendidikan serta mendesak pemerintah agar pemberantasan buta huruf segera digalakkan. Periode tahun 1945 – 1950, perjuangan organisasi dititikberatkan pada perjuangan menegakkan dan menyelamatakan kemerdekaan. Usaha pengisian pendidikan mulai terasa dari pendidikan yamg bernafaskan kolonial menuju kependidikan nasional. Sebagai media organisasi pada tahun 1948 mulai diterbitkan majalah GURU SASANA yang kemudian menjadi SUARA GURU.

Dalam bidang luar negeri pada tahun 1948 mulai diliris hubungan dengan NEA (National Education Asosiation) yang merupakan persatuan guru – guru Amerika,yang antara lain mengundang PGRI melakukan peninjauan pendidikan di USA selama 8 bulan. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda pada 27-12-1949 memberikan suasana baru dalam perkembangan PGRI. Mulai tahun 1950 PGRI mulai menata lagi organisasinya yang telah berserakan karena Negara – Negara bagian bentukan Belanda yang ingin memecah belah kesatuan Negara Indonesia.

Namun terbentuknya organisasi–organisasi di daerah–daerah tersebut secara sadar dibentuk sebagai alat perjuangan bagi para guru yang tetap setia pada Proklamasi 17-08-1945. atas dasar tersebutlah pada tahun 1950 diadakan kongres PGRI secara berurutan yaitu kongres ke IV bulan Februari 1950 di Yogyakarta dan kongres ke V bulan Desember di Bandung. Dalam kogres ke IV di Yogyakarta PGRI melopori persatuan dan kesatuan bangsa dengan kerelaan dan keikhlasan menyatukan diri dalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI. PGRI kembali mengumandangkan maklumat persatuan pada saat pertentangan dan rasa saling curiga antara golongan republik dan golongan federal sedang memanas.

Para guru sepakat menghapus semua rasa curiga antar sesama bangsa Indonesia serta menumpas rasa kedaerahan dan mengajak untuk bersatu dalam wadah PGRI. Maklumat ini mendapat sambutan masyarakat dan mendapat penghargaan dari pemerintah. 

Kemudian pada kongres ke V PGRI kembali membuat kejutan dengan mengubah azas dalam anggaran dasarnya. Pada saat itu organisasi–organisasi beranggapan bahwa pancasila adalah dasar Negara sehingga organisasi hanya dapat memilih satu atau dua dari sila Pancasila. Pada kongres tersebut secara berani , para peserta kongres memilih pancasila sebagai azas PGRI ketimbang keadilan sosial. Barangkali PGRI adalah organisasi pertama yang memakai pancasila sebagai azasnya. 

F. Perkembangan Organisasi PGRI Periode 1950 – 1959

Pada tahun 1950 – 1959 merupaka tahun–tahun perkembangan dan pemekaran PGRI. Hasil dari jerih payah selama ini dapat dirasakan dan dapat dibanggakan hasilnya. Dalam masa ini kongres ke VI PGRI digelar yang bertempat di Malang pada bulan November 1952. pada kongres inilah lahir “Mars PGRI” yang diciptakan oleh Sdr. B. Endro Pranoto. Meskipun demikian , hampir saja ada kegoncangan dengan lahirnya organisasi – organisasi : 

a. Ikatan Pemilikan Sekolah / Pemilikan Sekolah Kabupaten

b. Ikatan Direktur Sekolah Menengah Pertama Jatim

c. Ikatan Guru CVO (Christelijke Volk Onderwijzers) Jogja

d. PGTI,SB,PPK / SSP 

Dan masih banyak lagi yang merasa kepentingannya belum dapat terurus oleh PGRI. 

G. Hakekat Berdirinya PGRI

Apabila kita meneliti bunyi mukadimah AD/ART dan meneliti kehidupannya dari lahir hingga saat ini, maka hakekat berdirinya PGRI adalah:

1.   PGRI lahir karena hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan merupakan manifestasi aspirasi guru Indonesia.

2.   PGRI hanya commited terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

3.   PGRI berbatang tubuh sebagai suatu organisasi yang berlandaskan Proklamasi, suatu organisasi pemersatu kaum guru yang bersifat unitaristis, independent dan non partai politik dan merupakan suatu sarana usaha kepentingan – kepentingan kaum guru bagi pembangunan / pembinaan profesinya dan pendidikan pada umumnya dan pengabdian terhadap tanah air dan bangsa serta umat manusia secara keseluruhan.

4.   PGRI adalah suatu organisasi profesi guru yang lahir, mengemban dan mewariskan nilai-nilai angkatan’45 secara continue setiap organisasi (penerus) Bangsa Indonesia.

H.     Refeleksi tentang masa depan PGRI

Apa bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan”, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi propesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya .berdasarkan pengamatan ertahun”,tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif,dalam arti menggalang masa secara politis,terutama waktu menjelang pemilu.

Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota). PGRI sangat berpengalaman dalam melayani para anggota’a yang sebagian besar guru SD; sementara peningkatan kualitas propesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu,PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para guru sekolah menengah,dan bahkan para dosen di petrguruan tinggi.

                                       BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Dari makalah ini kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat ini merupakan haisl dari serangkaian sejarah yang begitu panjang, peran serta kaum guru dalam mewarnai dan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sebatas pada ranah pendidikan saja, namun telah meluas sampai pada perjuangan yang lain.

PGRI juga telah banyak ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta kesejahteraan kaumnya, sehingga guru semakin maju dan bisa lebih semangat dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kualitas anak bangsa lewat pendidikan.        PGRI adalah suatu organisasi tempat berkumpulnya guru – guru dan tenaga kependidikan yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang mencapai jati diri sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenaga kerjaan dan bersifat unitaristik, independent dan non partai politik. Hubungan PGRI dengan kemerdekaan adalah adanya PGRI karena wujud kepedulian para guru untuk mempertahankan kemerdekaan serta membuat rakyat Indonesia dapat sejahtera dan terbebas dai kebodohan. PGRI lahir 25 November 1945 di Surakarta (solo) Provinsi Jawa Tengah. Organisasi ini lahir setelah seratus hari kemerdekaan.